Siantar, Armedo.co – Wali Kota Siantar Wesly Silalahi menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Siantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Siantar Tahun 2025-2029. Nota jawaban disampaikan dalan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih, di Gedung Harungguan DPRD Siantar.
Wesly mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang memberikan tanggapan, pertanyaan, dan saran melalui Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Siantar.
“Kami menyadari hal itu merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kemitraan DPRD dan Pemerintah Kota sebagai perwujudan visi Siantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tutur nya.
Terkait pandangan Fraksi Golkar Indonesia, Wesly menyampaikan untuk mencapai tujuan mewujudkan kota pendidikan dengan infrastruktur yang unggul dan berdaya saing, dilakukan melalui strategi meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas pendidikan menengah. Dengan arah kebijakan fasilitasi dan advokasi pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) antara lain melalui upaya mendorong pendirian PTN melalui kerjasama lintas pemerintahan dan DPRD/DPR RI serta penyusunan kajian kebutuhan dan proposal kelembagaan kepada pemerintah pusat. Juga meningkatkan kualitas pendidikan menengah melalui kolaborasi kegiatan penguatan mutu SMA/SMK bersama pemerintah provinsi.
Upaya lainnya, melalui strategi meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas, peningkatan inklusivitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan inklusivitas pendidikan bagi peserta didik disabilitas baik secara infrastruktur dan guru pendamping disabilitas, serta penguatan upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
Dalam mencapai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyediaan SDM yang unggul, kata Wesly, dilakukan melalui strategi peningkatan kompetensi SDM kesehatan dengan arah kebijakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan paramedis, serta peningkatan kompetensi kader Posyandu.
Untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang unggul, dilakukan melalui strategi peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer untuk penanganan penyakit menular, penyakit menular lainnya, dan penyakit tidak menular, dengan arah kebijakan sosialisasi terpadu pada komunitas rawan, penguatan kapasitas integrasi layanan primer untuk deteksi dini dan rujukan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar hingga tingkat kelurahan.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Wesly menjelaskan dokumen RPJMD Kota Siantar telah memuat strategi dan arah kebijakan yang disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan target yang telah ditetapkan tahun 2025-2029. Penjabaran terhadap dokumen RPJMD akan dituangkan melalui dokumen RKPD setiap tahunnya yang dapat diukur pencapaiannya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.
“Dalam dokumen RPJMD ini sudah memuat upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah yang dilakukan dengan: Optimalisasi potensi pajak daerah melalui digitalisasi dan penertiban data obyek pajak, termasuk di antaranya penyusunan roadmap optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan asli daerah inovatif, penataan dan penertiban izin lokasi usaha untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan asli daerah, dan peningkatan kapasitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,” papar Wesly.
Selanjutnya, atas tanggapan Fraksi Nurani Keadilan, kata Wesly, berbagai isu strategis pembangunan seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan isu strategis lainnya, telah diinventarisasi melalui dokumen RPJMD untuk diintervensi oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi mewujudkan Siantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
“Tahun ini Pemerintah Kota akan menyusun dokumen kajian risiko bencana dan rencana mengalokasi anggaran yang memadai untuk penanganan korban bencana melalui belanja tidak terduga,” sebutnya.
Kemudian, untuk Fraksi Demokrat Wesly menegaskan Pemko Siantar akan tetap melakukan evaluasi secara periodik untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kota sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Wesly berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Siantar.
Kepada Fraksi Gerindra, Wesly berkomitmen akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan target-target yang tertuang dalam RPJMD. Terkait fokus terhadap sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dan sektor-sektor lainnya, Wesly mengutarakan hal itu menjadi komitmen untuk mewujudkan Siantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Kemudian, kepada Fraksi PAN yang menanyakan langkah konkret Pemko Siantar untuk penyelesaian outer ring road, Wesly menjelaskan Pemko akan melakukan pembebasan lahan dari PTPN.
“Tahun 2025, Pemerintah Kota akan mulai membangun ring road seksi Jalan Saribudolok sampai Jalan Parapat. Selanjutnya pembangunan ring road akan diusulkan kepada pemerintah pusat,” tukasnya.
Terakhir, Fraksi Nasdem yang menyatakan masyarakat kurang mampu belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan, kata Wesly, Pemko menargetkan 99 persen Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dari total jumlah penduduk Kota Siantar, termasuk di dalamnya masyarakat miskin/tidak mampu yang memiliki masalah kesehatan.
Tentang strategi agar BLUD RSUD dr Djasamen Saragih menjadi tujuan prioritas bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Siantar, tahapan yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur digital dan pengembangan RSUD menjadi pusat layanan jantung dan stroke.
“Demikian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah Kota Siantar Tahun 2025-2029. Hal-hal yang belum dapat diutarakan secara detail, akan kami jelaskan pada agenda rapat paripurna berikutnya, guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini,” tutup Wesly. (**)
