Siantar, Armedo.co – Perkembangan harga pada Februari 2026 menunjukkan bahwa kedua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, yakni Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Labuhanbatu, mengalami inflasi sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.
Hal ini dijelaskan oleh Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman melalui keterangan tertulisnya. Di Kota Pematangsiantar, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,57% (mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 5,52% (yoy) dan inflasi tahun berjalan sebesar 0,46% (ytd).
“Sementara itu, Kabupaten Labuhanbatu mencatatkan inflasi bulanan yang sedikit lebih tinggi sebesar 0,79% (mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 5,08% (yoy) dan inflasi tahun berjalan sebesar -0,04% (ytd),” tuturnya.
Tekanan inflasi pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap komoditas pangan strategis menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Komoditas seperti tomat, cabai merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan harga di kedua wilayah. Di Kota Pematangsiantar, emas perhiasan turut memberikan andil inflasi yang cukup signifikan, seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan perkembangan harga emas global. Sementara itu, di Kabupaten Labuhanbatu, tomat dan cabai merah menjadi pendorong utama inflasi bulanan.
“Meski demikian, tekanan inflasi relatif tertahan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas pangan. Cabai rawit dan bawang merah tercatat mengalami deflasi di kedua daerah, bahkan di Kabupaten Labuhanbatu, cabai rawit mencatatkan andil deflasi yang cukup dalam. Penurunan harga ini membantu meredam laju kenaikan inflasi yang lebih tinggi,” sambung Ahmadi.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan menjelang HBKN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah, Bulog, serta para pelaku usaha.
“Sepanjang Februari 2026, berbagai forum koordinasi telah dilaksanakan, antara lain Focus Group Discussion (FGD) Inflasi di Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Pematangsiantar guna memetakan kondisi rantai pasok serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang diperlukan. Optimalisasi Toko Pengendali Inflasi (Topis) melalui fasilitasi distribusi pangan dari Bulog kepada pedagang menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan harga di tingkat konsumen,” ucapnya.
Selain itu, High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pematangsiantar juga telah dilaksanakan untuk memperkuat komitmen pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah strategis, termasuk memastikan kecukupan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok, realisasi program contract farming, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti cold storage.
Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kolaborasi kegiatan SERAMBI 2026 (Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri) yang disinergikan dengan. pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Adam Malik, Kota Pematangsiantar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga melalui penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar tradisional.
Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih berlanjut pada Maret 2026 seiring semakin dekatnya periode Idul Fitri. Selain faktor musiman, dinamika global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi harga komoditas energi dan biaya distribusi yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap harga domestik.
“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi, termasuk optimalisasi Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antar pelaku usaha dan daerah, serta monitoring perkembangan harga secara rutin,” ungkapnya.
KPwBI Pematangsiantar berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, serta penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (**)
