Siantar, Armedo.co – Pemerintah Kota (Pemko) Siantar mempersiapkan kegiatan pasar murah yang rencananya dipusatkan di Lapangan Adam Malik. Pasar murah yang rencananya dilaksanakan di minggu ketiga Juli 2025, sebagai upaya intervensi harga beras yang terus naik di pasaran.
Rapat persiapan pasar murah digelar di Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar, Kamis (10/07/2025) pagi, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan, dari Bulog Cabang Pematangsiantar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Siantar, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan dari Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB).
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Siantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik memaparkan kenaikan harga bahan pokok di dua pasar tradisional di Kota Siantar, yaitu Pasar Horas dan Pasar Dwikora, dalam dua pekan terakhir. Diketahui, harga beras mengalami kenaikan terus-menerus.
Menyikapi harga beras yang terus naik, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang mengatakan, Pemko Siantar akan melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah ataupun Gerakan Pangan Murah (GPM), termasuk untuk pengendalian inflasi.
Diputuskan, pasar murah akan digelar di minggu ketiga Juli 2025, atau bersamaan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Penyaluran beras CBP bagi keluarga kurang mampu biasanya dilaksanakan di Kantor Pos. Nah, kita menggelar pasar murah di Lapangan Adam Malik,” kata Junaedi, seraya menambahkan beras medium di pasar murah akan ditawarkan sesuai harga pembelian dari Bulog, yaitu kemasan isi 5 kilogram.
Dalam rapat juga diputuskan, akan disediakan 800 karung beras untuk 8 kecamatan. Warga yang bisa membeli, yakni masyarakat umum, kecuali ASN, TNI-Polri, dan pensiunan.
Sedangkan pembelian, kata Junaedi, sebaiknya menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Juga salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah dan merupakan indikator akses keuangan daerah yg tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). (**)
