Simalungun, Armedo.co – Dapat kami jelaskan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan tetap berlandaskan kode etik dan standar pengawasan intern pemerintah. Ini disampaikan Bupati melalui Sekda Simalungun, Esron Sinaga menanggapi pertanyaan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Simalungun Juarsa Siagian pada rapat paripurna penyampaian nota jawaban Bupati atas Ranperda P.APBD Kabupaten Simalungun TA 2023, Senin (18/9/2023) lalu.
Menurut Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga. Inspektorat Pemkab Simalungun saat ini masih melaksanakan proses pendalaman dan pengujian materi pemeriksaan dalam beberapa waktu kedepan. “Selanjutnya, audit hasil pengawasan akan kami beritahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun (Timbul Jaya Sibarani), pungkas Bupati seperti dikutip dari lembaran nota jawaban Bupati Simalungun, Selasa (26/9/2023).
Lebih lanjut Bupati, dapat kami jelaskan terkait besaran rincian SILPA Rp.206.610.196.133.84 adalah sebagai berikut. SILPA yang sudah dianggarkan dalam APBD dalam penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000. Dan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar dan lebih bayar Tahun 2020-2021 yang diterima Desember 2022 yakni sebesar Rp.76.403.742.942,00.
KAS di BLUD sebesar Rp.6.001.742.077,80 terdapat di 3 Rumah Sakit Daerah. KAS di bendahara FKTP yaitu sebesar Rp.6.838.291.842,00 terdapat di Puskesmas. KAS di bendahara BOS sebesar Rp.704.982.570,53 terdapat di SD dan SMP. Dana khusus yang sudah ditentukan peruntukannya Rp.33.433.956.456,00 terdapat di BPBD, PUPR, Dikjar, PKP, Perindag, Pertanian dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup).
DAU (Dana Alokasi Umum) yang dikhususkan untuk gaji PPPK Rp.28.586.794.140,00 dan SILPA yang diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yakni sebesar Rp.44.640.686.105,51, pungkas Bupati yang disampaikan oleh Sekda Simalungun, Esron Sinaga pada Rapat Paripurna DPRD Simalungun dengan agenda penyampaian nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi fraksi DPRD. (Zai)
Duh Malunya? Distan Simalungun Bantah Kebenaran Nota Jawaban Bupati Terkait Pengadaan Pupuk Non Subsidi Dari APBD
Simalungun, Armedo.co – Berkaitan dengan pupuk bersubsidi tahun 2023, Dinas Pertanian telah melakukan penyempurnaan data petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
Demikian disampaikan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga melalaui Sekda Esron Sinaga pada rapat paripurna penyampaian nota jawaban Bupati Simalungun atas pemandangan umum fraksi Gerindra tentang Ranperda P.APBD Tahun Anggaran 2023.
Rapat paripurna DPRD Simalungun itu dipimpin oleh Wakil Ketua Samrin Girsang, didampingi Wakil Ketua Elias Barus dan Wakil Ketua Sastra Joyo Sirait, Senin (18/9/2023) lalu. Bertempat di ruang Paripurna DPRD Jalan Jan Horailam Saragih, Pematang Raya.
Menurut Sekda Esron Sinaga, Dinas Pertanian juga menginput data kelompok tani melalui E RDKK untuk kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi E Alokasi. Dan mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan sasaran tanam.
Juga mengajukan penambahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan.
Pengadaan pupuk non subsidi dari APBD serta men-sosialisasikan pembuatan pupuk organik kepada petani, pungkas Sekda Simalungun Esron Sinaga menanggapi pertanyaan juru bicara fraksi Juarsa Siagian pada paripurna, Jum’at (15/9/2023).
Anehnya, pihak Dinas Pertanian Simalungun malah membantah kebenaran pengadaan pupuk non dari APBD. “Gak, makanya kutanya lagi. Pengadaan pupuk non subsidi itu untuk komoditi apa, tanaman apa? tanya Kabid Sapras Mudianto, Senin (25/9/2022).
Maksudnya itu, lanjut Mudianto kepada kelompok tani tentu dalam hal ini kalaupun ada ke kelompok tani tentu harus ada SK dari Kepala Dinas. Kelompok kelompok tani yang mana yang dapat pupuk non subsidi, kan gitu. Nyambung ceriteranya, ejeknya.
Kalau BUMNag percayalah awaq, kata Mudianto usai ditimpali oleh salah seorang staf di ruang kerjanya dipanggil Jef. Kalau ADD ada, bukan ke Dinas Pertanian. Kalau di dinas ini tidak ada pengadaan pupuk non subsidi dari APBD, tegas Mudianto.
Makanya kutanyakan tadi, komoditinya apa. Ya pertanyaan pertanyaan dari Dewan kemarin kemarin itu, kata Mudianto kepada stafnya. Karena pertanyaan pertanyaan dari Dewan kemarin, gak ada kami jawab seperti itu (pengadaan pupuk non subsisi dari APBD).
Mungkin gini, timpal staf dipanggil Jef oleh Kabid Sapras Distan Simalungun, Mudianto. Cuma mungkin rumahnya kesana, katanya menuding Dinas PMPN Simalungun. Maksudku, yang ngasi jawaban tentang pengadaan pupuk non subsidi itu Dinas Pertanian,
Atau dinas lain, seru Mudianto membantah bahwa pihak dinasnya tidak ada memberikan jawaban kepada anggota DPRD bahwa ada mengelola APBD untuk pengadaan pupuk non subsidi. Kami secara teknis yang memberi jawaban, jadi itu tidak ada, pungkasnya.
Terpisah, disinggung jumlah kuota pupuk subsidi pemerintah mengacu SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/24032/1.21/2022 tanggal 28 Desember 2020. “Urea 21.975.972 Kg. NPK 15.315.809 Kg. NPK Formula 161.166 Kg,” kata staf Jef. (Zai)
Proyek Miliyaran Rupiah Diduga “PL”, Radiapoh: Untuk Mendukung IKM Mengolah Jagung Menjadi Tepung
Terkait proyek bernilai miliyaran rupiah, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Simalungun yang diduga merupakan proyek “PL” alias Penghunjukan Langsung.
“Pembangunan gedung di Nagori Tanjung Pasir adalah sarana pengolahan Jagung yang dananya bersumber dari anggaran DAK Tahun 2023 yang saat pengajuan untuk mendukung IKM yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun khususnya Kecamatan Tanah Jawa yang merupakan salah satu daerah yang mayoritas lumbung petani Jagung,” ujar Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Senin (18/9/2023).
Dan diharapkan, dengan terbangun-nya sarana pengolahan Jagung tersebut merangsang peningkatan petani Jagung untuk diolah menjadi bahan bahan makanan, salah satunya berupa tepung, imbuh Radiapoh Hasiholan Sinaga dibacakan oleh Sekda Esron Sinaga pada rapat Paripurna DPRD agenda nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi Gerindra, Senin (18/9/2023). Dan diketahui, yang menyampaikan pemandangan umum fraksi Gerindra adalah juru bicara fraksi yakni Juarsa Siagian. Tepatnya pada rapat paripurna, Rabu lalu (15/9/2023). Zai
Tender Proyek Disperindag Simalungun Diduga Sarat “Kejanggalan”
Pembangunan sarana produksi IKM dengan nilai kontrak Rp.3.508.972.000 milik Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Simalungun dari DAK Tahun Anggaran (TA) 2023 di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa diduga sarat “kejanggalan” dalam proses tender.
Menanggapi dugaan ini, Kepala dinas Perindag Kabupaten Simalungun membantah, dan mengatakan bahwa kegiatan yang dikerjakan oleh CV Putra Jaya beralamat Jalan Padang No 04 Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara tanpa men-catut-kan nama Direktur perusahaan pada plang proyeknya, bukan proyek penghunjukan langsung.
“Tender doi among (tender-nya itu pak),” tulis pesan singkat telepon seluler Wasin Sinaga, Selasa (20/9/2023) sekira pukul 11.55 WIB. Namun tidak mau memberi tanggapan terkait nomor lelang kegiatan, termasuk dengan nama nama perusahaan peserta tender maupun nama perusahaan pemenang tender.
Terpisah, sejumlah narasumber mengatakan bahwa kegiatan tersebut semula sudah ditenderkan di LPSE Kabupaten Simalungun. Namun sampai tender cepat dilakukan oleh Pokja bersama UKPBJ Simalungun, tidak ada pemenang. Sehingga salah satu tim Pokja bermarga Tampubolon mengundurkan diri.
“Tidak pak, kurang tau pak, tolong konfirmasi sama Kabag UKPBJ pak Sudiahman Sinaga, trims,” tulis pesan singkat telepon selulernya, Selasa (20/9/2023) sekira pukul 12.06 WIB. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan sarana produksi IKM itu, Sihar Napitupulu belum bersedia dikonfirmasi.
Hasil investigasi kemarin di lokasi, tercatut pada plang proyek tersebut. Pekerjaan, pembangunan sarana produksi IKM. No kontrak 10/PPK-DAK/VII/Disperindag/2023 Tanggal 20 Juli 2023. Penyedia barang dan jasa CV Putra Jaya. Alamat kantor Jalan Padang No 04 Medan Tembung, Kota Medan.
NPWP 02007381311000. Nilai kontrak Rp.3.508.972.000. Masa pelaksanaan 150 hari kalender, sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023. Dan pada plang proyek tidak dicatutkan nama perusahaan konsultan, data teknis pembangunan, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.
Terkait nama pelaksana pembangunan sarana produksi IKM milik Disperindag Simalungun ini, sejumlah pekerja di lokasi kegiatan mengatakan inisial E S warga Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara. Dengan nama pelaksana lapangan bermarga Siregar. (Zai)
