Siantar, Armedo.co – Pjs Wali Kota Siantar, Matheos Tan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Atas Ranperda Kota Siantar tentang APBD Tahun Anggaran (TA). Pengantar Nota Keuangan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung Harungguan DPRD Kota Siantar. Rapat dibuka Ketua DPRD Kota Siantar, Timbul Marganda Lingga.
Dalam nota pengantar disebutkan, penyampaian Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Siantar TA 2025 merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintah daerah, yang meliputi rencana tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.
“Yang merupakan akselerasi terwujudnya berbagai program pembangunan, sekaligus menentukan langkah-langkah progresif dalam pelaksanaannya. Sehingga berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sifatnya prioritas dapat terpenuhi,” sebutnya.
Matheos melalui Junaedi berharap tanggapan, kritik, dan saran disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan R-APBD TA 2025. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Matheos menjabarkan secara umum gambaran R-APBD Kota Siantar TA 2025, yakni Pendapatan Daerah direncanakan Rp 1.020.646.925.110 serta belanja Daerah direncanakan Rp 1.070.626.925.110. Sehingga Defisit Rp50.000.000.000.
Kemudian untuk Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp 60.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp10.000.000.000. Sehingga Surplus Rp 50.000.000.000.
Dengan demikian, R-APBD TA 2025 yang mengalami defisit Rp50.000.000.000, dibiayai dari Pembiayaan Daerah yang mengalami surplus Rp 50.000.000.000.
Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp 0 (nihil). (**)
