SIMALUNGUN | ARMEDO.CO – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah menghadiri exit meeting BPK RI Perwakilan Sumut terkait Pemeriksaan Kinerja pendahuluan atas upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran (TA) 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Exit meeting tersebut dirangkaikan dengan entry meeting pemeriksaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, berlangsung di Ruang Harungguan Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Simalungun Sumut, Sabtu (1/9/2023).
Dalam sambutannya Bupati Simalungun menyampaikan bahwa laporan dari KEK Sei Mangkei banyak yang tidak sinkron kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Menurut Bupati, tidak sinkronnya laporan tersebut ia ketahui dari beberapa kali menghadiri pertememuan di kawasan ekonomi khusus itu. Hal ini dilakukan Bupati sebagai langkah Pemkab Simalungun untuk mendapatkan sinkronisasi laporan.
“Seperti beberapa waktu lalu saat kelapangan (di KEK Sei Mangkei), ada beberapa yang saya dapat ketidaksinkronan, dimana pembangunan sudah berjalan dan beroperasi, akan tetapi kewajiban dari mereka (pihak perusahaan) kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak dilaksanakan,”ucap Bupati
Bupati berharap, agar kedepan, singkronisasi, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan KEK Sei Mangkei terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Simalungun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Simalungun yang telah memberikan waktu bagi pihaknya masih bisa melakukan agenda exit meeting dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Simalungun.
“Dan pada hari ini kami juga membuka entry meeting pemeriksaan terhadap KEK Sei Mangkei,”kata Eydu.
Dikatakann Eydu, hasil pemeriksaan terkait stunting, pihaknya sudah bisa memutuskan, apa yang dialami Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam penekanan penurunan stunting. “Dan kami nantinya akan menyusun pikiran pokok dan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun,”kata Eydu.
Selanjutnya, Eydu menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Simalungun yang telah membuat salah satu program yaitu program bapak asuh sebagai upaya menekan stunting dan program ini sangat luar biasa. “Di daerah lain tidak melakukan, akan tetapi di Kabupaten Simalungun dilakukan ini menjadi luar biasa, positif,”ujar Eydu.
Selanjutnya, Eydu menyampaikan sejumlah saran strategis dari pemeriksaan BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, untuk dilaksanakan oleh Pemkab Simalungun agar upaya penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.
Terkait dengan entry meeting pemeriksaan kinerja KEK Sei Mangkei, Eydu mengatakan bahwa BPK hadir sebagai upaya agar pengelolaan terkait transparansi semakin tertata dengan baik.
“Kita akan mencoba mencari indikator yang kita sepakati, apa permasalahannya dan juga terkait koordinasi yang ekstra lagi,” kata Eydu. (Zai)
