Medan, Armedo.co – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sumut sampai dengan 31 Oktober 2023 tercatat mengalami defisit sebesar Rp.18,21 triliun atau terkontraksi sebesar 142,25 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit tersebut disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumut sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan.
“Sementara, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp33,44 triliun atau 87,07 persen dari target sebesar Rp38,41 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 13,59%. Realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp28,7 triliun atau 85,48% dari target, terkontraksi 7,52%, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp2,42 triliun atau 82,46% dari target, terkontraksi sebesar 58,36% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,33 trilun atau 121,91%, tumbuh 24,8% (yoy),” terang Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut sekaligus Kakanwil DJPb Sumut, Syaiful pada konferensi pers APBN Sumut secara virtual, Kamis (30/11).
Ia menyampaikan bahwa kinerja belanja negara dalam APBN sampai dengan 31 Oktober 2023 tumbuh 11,76%, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp16,5 triliun atau 69,06 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp23,9 triliun). Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini tumbuh 14,97 persen (yoy) dipicu pertumbuhan belanja bantuan sosial 92,6 persen (yoy) dan belanja barang 34,47 persen (yoy).
“Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 10,49% dengan realisasi mencapai Rp35,15 triliun atau 84,63% dari total anggaran TKDD. Di sisi lain, penerimaan Bea Masuk mampu tumbuh (13,36%), didorong kinerja dari impor produk gas petroleum, beras, kokas petroleum dan gula. Kinerja penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan aset negara yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sumut antara lain, PNBP lelang sebesar Rp20 miliar, PNBP Barang Milik Negara sebesar Rp31 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp81 Juta, PNBP pokok lelang sebesar Rp836 miliar dan pengurusan piutang negara sebesar Rp7,03 miliar,” jelasnya.
Disebutkannya, Kemenkeu juga terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Oktober 2023 di Sumut tercatat telah disalurkan kepada 75.967 debitur dengan total penyaluran Rp369,48 miliar.
“Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 189.291 debitur dengan total penyaluran Rp10,86 triliun. Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi,” tutupnya. (EM/R)
