Siantar, Armedo.co – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyepakati pemberian dana hibah untuk membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Komitmen ini ditandai dengan penyerahan Surat Kesediaan Bantuan Keuangan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/04/2026).
Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menyepakati pemberian dana hibah sebesar Rp260 miliar, yang merupakan alokasi dari sebagian dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima. Ada delapan pemda, yang dua di antaranya pemerintah kota (pemko) yang telah sepakat.
Kedua pemko yakni, Pemko Pematangsiantar menyepakati Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, Pemko Medan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Enam pemda lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur, Pemkab Simalungun Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara. Pemkab Asahan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen, dan Pemkab Serdang Bedagai Rp25 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, dan Pemkab Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.
Dalam sambutan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditunjukkan para kepala daerah di Sumut, di tengah kondisi fiskal daerah penerima yang terbatas.
“Terima kasih kepada delapan kepala daerah yang menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit,” kata Tito, seraya menjelaskan penambahan TKD tahun 2026 ini mencapai total Rp10,6 triliun, yang terdiri dari Rp6,3 triliun untuk Sumut, Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), dan Rp1,6 triliun untuk Aceh.
Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dalam setiap kebijakan serta menghindari praktik korupsi maupun pemborosan anggaran. Di tengah ketidakpastian global, ia meminta seluruh pemda agar tetap fokus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. (**)
