SIANTAR, ARMEDO.CO – Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Uli, Syaiful Amin Lubis, resmi mengajukan gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Jumat (14/3/2025).
Gugatan ini didaftarkan dengan Nomor Register PTUN.MDN-14032025JYK melalui kuasa hukumnya, Hermanto Hamonangan Sipayung, S.H.
Sebelumnya, Syaiful melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Wali Kota Pematangsiantar pada 17 Februari, 25 Februari, dan 5 Maret 2025. Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Wali Kota, sehingga Syaiful memilih menempuh jalur hukum.
Gugatan diajukan sebagai tanggapan penolakan atas Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/800/20/I.2025 yang memberhentikan Syaiful dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Uli.
Keputusan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan Syaiful dalam praktik koruptif dan tindakan melawan hukum.
Melalui kuasa hukumnya, Syaiful membantah tuduhan tersebut dan menilai keputusan Wali Kota melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Menurut Hermanto Hamonangan Sipayung, SH, seluruh anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Uli menerima dana bahan bakar minyak (BBM) dari jajaran direksi PDAM Tirta Uli melalui bagian keuangan. Namun, hanya kliennya yang diberhentikan, sementara anggota lainnya tidak mendapat sanksi serupa.
