Tapteng, Armedo.co – Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Camelia Neneng Susanty Sinurat resmi dipecat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama tiga anggota DPRD lainya. Mereka dipecat dari kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Langkah tegas tersebut diambil Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mengingat, menimbang, bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawa’an, dan menegakkan citra Partai, setiap anggota Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin anggota Partai yang telah ditetapkan oleh Partai.
Surat pemecatan empat anggota dewan Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak, tertanggal 13 November 2024.
Empat nama anggota DPRD tersebut dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI-Perjuangan. Nomor: 1640 /KPTS/DPP/ /2024 Arimitara Halawa, Nomor: 1639 /KPTS/DPP/2024, Weski Omega Simanungkalit, Nomor: 1641/KPTS/DPP/X/2024, Camelia Neneng Susanty Sinurat, S.Kom dan Nomor: 1642 /KPTS/DPP/ /2024, Sihol Marudut Siregar.
Pemecatan terhadap empat kader PDI Perjuangan sesungguhnya organisasi Partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader Partai yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi Partai.
“Setiap kader Partai wajib menjaga arah perjuangan Partai agar sejalan dengan ideologi Partai, sikap politik, AD/ART, serta Program Partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi dan tugas Partai. Bahwa apabila ternyata kader Partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai,” ujar Megawati Soekarno Putri dalam isi suratnya, Jumat (22/11/2024).
Lanjutnya, sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2024-2029 yang tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dari PDI Perjuangan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tidak berperan aktif dalam kerja-kerja pemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan.
“Serta mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain, adalah pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan Partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ungkapnya.
Surat keputusan itu ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 13 November 2024 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Demokrasi, Megawati Soekarnoputri. (TAS)
