Siantar, Armedo.co -Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani bersama sejumlah kepala daerah menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). HLM digelar di di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (7/3/2024).
Pj Gubernur Sumut Hassanudin dalam sambutannya menyampaikan, ketersediaan pasokan komoditas pangan menjelang Ramadhan di Sumut, dipastikan aman dan mencukupi. Namun, panjangnya jalur distribusi, kerap menjadi pemicu kenaikan harga barang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras Sumut mencapai 26.699 ton, daging ayam 35.630 ton, dan telur ayam 73 juta kg. “Jadi permasalahan saat ini bukanlah pasokan pangan yang kurang, melainkan jalur distribusi yang cukup panjang,” kata Hassanudin.
Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi perhatian semua pihak tekait yang menjadi pemegang kebijakan. “Dari kondisi ini, masalah kita bukan pasokan. Tapi rantai pasok atau tata niaga yang cukup panjang dan tidak efisien,” tuturnya.
Menurut Hassanudin, saat ini juga dibutuhkan optimalisasi kerja sama antar daerah. Pada prinsipnya, kerja sama antar daerah dilakukan dengan cara menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit dari daerah surplus. “Untuk itu kita mesti menguatkan kelembagaan kita, dan memperkuat BUMD pangan kita sebagai agregator,” katanya.
Hassanudin juga mendorong para kepala daerah se-Sumut untuk menggelar pasar murah. Menurutnya, pasar murah terbukti dapat menahan laju inflasi apabila dilakukan secara masif. “Kami juga mengajak Bulog, produsen, dan distributor minyak goreng, gula, telur ayam juga dapat melakukan pasar murah yang langsung menyentuh konsumen akhir, terutama masyarakat kelas bawah,” tutur Hassanudin.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut I Gede Putu Wira mengatakan, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut, termasuk beras, daging ayam, cabai merah, dan lainnya.
Oleh sebab itu, Wira memberikan beberapa rekomendasi. Mulai mengoptimalkan pasar murah, manfaatkan fasilitasi distribusi pangan, pemberian subsidi ongkos distribusi pangan, hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar. (Ndo)
