Siantar, Armedo.co – Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan hukum atas gugatan permohonan Kasasi oleh Corry Purba, Dosen yang juga sekaligus mantan Rektor Universitas Simalungun (USI) periode 2018-2022.
Corry diketahui, melakukan gugatan kepada Pengurus Yayasan USI (termohon Kasasi I) dan Sarintan Effratani Damanik (termohon Kasasi II), yang saat ini menjabat sebagai Rektor USI. Gugatan dilayangkan, karena menilai proses pemilihan Rektor USI 2022-2026 tidak benar dan tidak sesuai aturan yang berlaku.
Binaris Situmorang, kuasa hukum Sarintan menjelaskan, bahwa putusan Kasasi MA tersebut telah keluar dengan Nomor : 490 K/TUN/2023. Hal ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Is Sudaryono sebagai Ketua Majelis, Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun sebagai Anggota.
“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Corry; Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak,” bunyi isi putusan tersebut.
Dijelaskan Binaris, bahwa pihaknya menerima surat pemberitahuan putusan Kasasi tersebut tanggal 3 Januari 2024. Gugatan Corry, diawali karena pemilihan Rektor USI periode 2022-2026, dimana Corry dan Sarintan sebagai rival.
“Diputuskan oleh Yayasan USI, bahwa klien saya Sarintan Effratani Damanik, terpilih sebagai Rektor USI. Rival (Corry), kemudian melakukan gugatan ke PTUN Medan yang diputuskan pada 4 April 2023, lanjut ke PTTUN Medan yang diputuskan pada 21 Juni 2023 dan MA putusan pada 12 Desember 2023,” kata Binaris saat ditemui, Senin (8/1/2023) pagi.
Putusan MA tersebut berkekuatan hukum tetap, namun Binaris menilai bahwa masih ada upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali (PK) bila ada bukti baru (Novum) walaupun peluangnya sangat kecil. Pihaknya, mengapresiasi putusan dari MA.
“Kami sangat mengapresiasi putusan ini mulai dari PTTUN sampai MA. Kami mendorong Rektor tetap menjalankan tugas seperti biasanya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau alasan penolakan MA, karena dalil dari pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan, tidak cukup berdasar,” sambung Binaris. (Ndo)
