Tak sampai di situ, untuk meyakinkan, Julfrans Purba. RJS, masih juga membujuk rayu. Dan, bilang agar memegang surat tanah berupa sertifikat yang ditebus dan dinotariskan. Yang kemudian, Julfrans Purba kembali menuruti.
“Entah ilmu apa yang dipakai si terlapor. Sehingga, percaya saja klien kami ini. Lalu, pergilah klien kami ini dengan si terlapor ke salah satu notaris di Kabupaten Simalungun,” paparnya.
Ironisnya, sejak surat tanah diserahkan kepada notaris. Justru kembali terungkap dugaan kebohongan, RJS yang baru yakni, tak kunjung memberikan identitas pribadinya kepada notaris.
“Masak, KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai identitas pribasi tidak bisa dibaca. Dan, klien kami pernah berkomunikasi dengan si notaris, disampaikan sudah berulang kali menghubungi terlapor, tidak ada respon. Malah ada indikasi, terlapor diduga akan membuat surat hilang,” ucapnya.
Selanjutnya, di luar dari penebusan surat tanah di BPR, Julfrans Purba kembali menitipkan sebesar Rp50 juta. Sehingga, total uang milik, Julfrans Purba sebesar Rp100 juta dititipkan kepada, RJS.
“Maka, total keseluruhan kerugian klien kami sebesar Rp200 juta. Mengenai kasus ini, kabarnya sudah pernah digelar perkara mungkin sebelum bapak kasat yang sekarang di Wasidik Poldasu,” tandasnya.
Terkait gelar perkara yang dilakukan tahun 2023, Julfrans Purba tidak tau-menahu. Kendati demikian, sebelumnya untuk gelar perkara tersebut, Julfrans Purba memberikan partisipasi sebagai dana gelar dan operasional sebagaimana disampaikan oleh pengacara terdahulu kepada Julfrans Purba.
“Untuk operasional itu disampaikan melalui oknum tertentu. Tapi, hasilnya di luar kewajaran alias nihil. Termasuk soal rekomendasinya yang akan memeriksa saksi-saksi dan BPR tidak ada dilakukan oleh penyidik,” bebernya.
Selanjutnya, karena para saksi dan BPR tidak pernah diperiksa, menuai pertanyaan terhadap penyidik. “Apakah ada intervensi dari oknum tertentu atau pihak keluarga terlapor?” tanya Sepriandison.
Selain itu, karena lambatnya penyelidikan dilakukan penyidik. Terlapor juga masih bebas, seolah kebal hukum. “Untuk itu kami meminta pak Kapolres Simalungun dan Kasat Reskrim agar memberikan perhatian terhadap proses penyelidikan yang ada agar prosesnya yang terpendam tidak terulang,” tegasnya.
Namun, bila penyidik tak kunjung menuntaskan dan menetapkan sebagai tersangka serta tidak menahan terlapor. Julfrans Purba melalui Kuasa Hukumnya, Sepriandison Saragih akan melaporkan ke Polda Sumut.
“Kami masih percaya kepada Polres Simalungun dalam menangangani perkara dugaan tindak pidana penipuan ini secara profesional. Tapi, bila tidak ada juga kepastian hukum di Sat Reskrim Polres Simalungun, kami akan menyampaikan pengaduan klien kami ini ke Polda Sumut,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang melalui KBO Sat Reskrim, Ipda Bilson Hutauruk menjelaskan bahwa laporan tersebut sedang berproses.
“Berproses sekarang ini. Penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap penyedia jahenya dari Kabupaten Karo. Hanya saja saja tidak hadir,” jelasnya. (*)