Ia juga mempertanyakan mengapa aktivitas usaha yang dipersoalkan di Jalan Tangki Ujung tersebut belum mendapatkan penanganan yang dianggap memadai, meskipun pengaduan telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Pondang meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala yang menyebabkan penertiban belum terlaksana. Ia juga mempertanyakan apakah terdapat faktor atau hubungan tertentu yang menyebabkan pemerintah belum mengambil tindakan.
Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pertanyaan itu merupakan desakan untuk memperoleh klarifikasi, bukan kesimpulan mengenai adanya hubungan khusus yang telah terbukti.
Akan Tempuh Ombudsman dan Mendagri
Karena belum memperoleh hasil konkret dari pertemuan tersebut, Pondang menyatakan pihaknya akan melanjutkan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
Langkah tersebut dimaksudkan agar lembaga terkait dapat menelaah penanganan pengaduan masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti tanggung jawab sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Martoba, serta Lurah Naga Pita.
Menurut Pondang, setiap instansi harus menjelaskan langkah yang telah dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya. Termasuk, alasan belum adanya tindakan penertiban yang dinilai memberikan kepastian bagi pihak pelapor.
Ia berharap Ombudsman RI dan Mendagri memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sehingga penanganan pengaduan masyarakat tidak berhenti pada pertemuan dan pembahasan administratif.
Pondang menegaskan, pemerintah daerah harus menjalankan kewenangan penegakan Perda secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Kepentingan masyarakat serta fungsi fasilitas umum harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan penertiban.
Sementara itu, hasil akhir pertemuan dan alasan belum dilakukannya penertiban masih memerlukan penjelasan resmi dari Sekda Kota Pematangsiantar maupun perangkat daerah terkait.
Terbuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Sekda, Inspektorat, Satpol PP, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Martoba, Lurah Naga Pita, serta pihak pengelola usaha rumah potong ayam yang dipersoalkan.
Penjelasan seluruh pihak diperlukan agar persoalan penggunaan bahu jalan dan parit di Jalan Tangki Ujung dapat diketahui secara terang, termasuk langkah pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap pengaduan ditangani secara profesional dan setiap peraturan daerah ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih.(*)
