Simalungun, armedo.co – Rapat Paripurna penyampaian pendapat fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban Bupati Simalungun TA 2023, Rabu (31/7/2024) tidak mencukupi quorum.
“Kalau tentang TIDAK QUORUM adalah merupakan kesepakatan mereka yg diputuskan pd rapat setelah skor kedua,” tulis pesan singkat seluler milik Sekwan DPRD Simalungun, Marolop Silalahi, Jum’at (2/8/2024).
Menurut Marolop Silalahi, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani. Dengan agenda penyampaian pendapat fraksi atas Ranperda pertanggungjawaban Bupati Simalungun TA.2023.
Data dihimpun menyebut, selain tidak quorum. Pada rapat paripurna di ruang Paripurna DPRD Simalungun di Jalan Jan Horailam Pematang Raya tersebut terjadi kisruh, pimpinan rapat, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani mengusir salah seorang anggota.
Diketahui, pengusiran terhadap politisi PDI Perjuangan DPRD Simalungun inisial AP. Karena tak menandatangani absensi, sementara tenggat batas waktu pengesahan Ranperda. Yakni pada hari Rabu (31/7/2024), sehingga terjadi pro dan kontra di ruang sidang.
Sidang Ranperda yang dilanjutkan dengan tidak Quorum 2/3 dari anggota, menurut salah seorang DPRD Kabupaten Simalungun inisial JDS menyatakan akan melakukan Mosi tidak percaya kepada ketua DPRD kabupaten Simalungun.
Sedangkan Arifin Panjaitan yang ditarik dan disuruh keluar dari ruang sidang (dibully) menyatakan akan ada tindakan lain yaitu Melaporkan Pimpinan Sidang (Ketua DPRD) bila sidang yang tidak sesuai Tatib DPRD kabupaten Simalungun yaitu tidak memenuhi kehadiran 2/3 anggota DPRD tetap dilanjutkan.(*)
