Simalungun, armedo.co – Manager BOS Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simalungun, Hormauli Purba ngaku tidak terlibat pengadaan Papan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka).
“Dinas tidak ada intervensi perbelanjaan sekolah tergantung mrk kapan belanja n bayar mereka yg rancang. ok,” tulis pesan singkatnya, Selasa (30/7/2024) sekira pukul 15.00 WIB.
Menurut Kabid Dikdas Simalungun ini, pihaknya belum bisa melihat berapa banyak jumlah papan IKM. “Belum bisa di lihat boto berapa banyak karena hrs ada laporan spj dulu , kami blm bisa himpun Hlh sekolah yg belanja, butuh waktu utk mencek,” katanya.
Artinya bisa dikatakan kecolongan dinas pendidikan ya bu, tanya wartawan. “Tidak ada kecolongan disitu, karena satuan Pendidikan membuat rencana sesuai kebutuhan pak, jadi di mana kecolongannya,” tanya mantan Kadis PPA, Hormauli.
Mereka upload by aplikasi kementrian, lanjut Kabid Dikdas Hormauli Purba, dinas memverifikasi , rancangan yang tidak menyalahi larangan pendanaan sesuai juknis BOS. Papan IKM tidak ada dalam larangan juknis BOS, kata Hormauli, utk jumlahnya nt bisa kami lihat setelah satuan Pendidikan membuat laporan akhir,
Disinggung apakah diperbolehkan pihak sekolah membatalkan rencana sekolah yang sudah di verifikasi oleh manager BOS. “Bisa pak kalau satuan Pendidikan mau buat perubahan bila ada yg harus mrk rubah ada jadwal pak,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Simalungun melakukan pembelian Papan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka).
“Harganya Rp1.995.000 untuk satu Papan IKM,” ungkap seorang Kepala SD Negeri yang dikonfirmasi ulang melalui seluler sembari mengirimkan foto Papan IKM dimaksud, Senin (29/7/2024).
Dari sejumlah SD Negeri yang melakukan pembelian. Di antaranya disebut ada membeli lebih dari satu Papan IKM yakni, yang memiliki banyak murid.
“Kalau di sekolahnya sedikit murid, paling hanya satu Papan IKM yang dibeli. Yang banyak murid, beli dua Papan IKM,” jelasnya seraya tak ingin nama dan identitasnya diungkap.
Sementara, Papan IKM tersebut dipasok melalui Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di tiap kecamatan. Kemudian, masing-masing Kepala SD Negeri mengambilnya.
“Kami (kepala sekolah) yang mengambil langsung dari kantor korwil. Untuk pembayarannya, menyusul atau menunggu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cair,” bebernya.
Selain itu, pelunasan biaya pembelian Papan IKM tidak langsung kepada pemasok. Melainkan, kepada oknum pegawai di Kantor Korwil Pendidikan.
“Bayarnya secara tunai. Kalau satu SD Negeri membeli dua Papan KKM, dikali Rp1.995.000. Dan, Papan IKM itu masuk sekitar Maret lalu,” katanya sebelumnya, Rabu (24/7/2024).
Semetara, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Sudiahman Saragih yang juga sebelumnya dikonfirmasi, Kamis (26/7/2024), malah balik bertanya. “Yang mana lagi itu lae?” tanya Sudiahman yang akrab disebut SBY. (*)
