Medan, Armedo.co – Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara mendorong pelaku usaha pergadaian swasta untuk mengajukan perizinan usaha kepada OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.
Kepala Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Bambang Mukti Riyadi mengatakan. Hal tersebut mengingat usaha pergadaian telah berkembang dengan baik serta turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).
“Sampai bulan Mei 2023, jumlah pelaku usaha gadai di Indonesia sebanyak 131 entitas, dimana 1 merupakan perusahaan pergadaian pemerintah, dan 130 lainnya merupakan perusahaan pergadaian swasta,” katanya, Minggu (30/7/2023).
Sementara itu jumlah perusahaan pergadaian swasta di provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan, saat ini terdapat 15 perusahaan pergadaian swasta yang memiliki izin usaha dari OJK dan akan bertambah seiring dengan adanya proses izin usaha yang sedang diajukan kepada OJK.
OJK sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk usaha gadai. Pengaturan mengenai usaha pergadaian telah diatur melalui POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang diundangkan tanggal 29 Juli 2016.
Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 disebutkan bahwa perusahaan pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Selain itu, penegasan mengenai kewajiban pelaku usaha gadai untuk memperoleh izin usaha dari OJK tercantum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, termasuk adanya ketentuan pidana bagi pihak yang menyelenggarakan usaha gadai tanpa memiliki izin usaha dari OJK.
Berikut manfaat penting bagi perusahaan gadai swasta yang memperoleh izin dari OJK:
1. Legalitas dan Kepercayaan: Izin dari OJK menegaskan legalitas perusahaan gadai dan menandakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menjalankan bisnis yang terpercaya. Ini mencakup kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di sektor keuangan, termasuk ketentuan perlindungan konsumen. Keberadaan izin OJK akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan gadai.
2. Pengawasan dan Transparansi: Perusahaan gadai berizin OJK diawasi oleh OJK, sehingga dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan secara teratur, menjaga standar tata kelola yang baik, dan menghindari praktik usaha yang merugikan konsumen. Pengawasan ini membantu mencegah perilaku ilegal atau penyalahgunaan dalam operasi perusahaan gadai.
3. Perlindungan Konsumen: Salah satu manfaat utama bagi perusahaan gadai yang berizin OJK adalah perlindungan konsumen yang lebih baik. OJK menerapkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi gadai, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap praktik usaha yang merugikan.
4. Akses ke Sumber Daya Keuangan: Perusahaan gadai berizin OJK cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya keuangan, seperti pinjaman dari bank atau investor. Izin OJK menjadi bukti bahwa perusahaan gadai telah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulator, sehingga memberikan kepercayaan bagi pihak yang ingin berinvestasi dalam industri keuangan.
5. Peningkatan Reputasi: Memiliki izin dari OJK dapat meningkatkan reputasi perusahaan gadai di mata konsumen dan masyarakat. Reputasi yang baik akan membantu menarik lebih banyak nasabah dan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas.
6. Dukungan Regulator: Perusahaan gadai berizin OJK mendapatkan dukungan dari regulator dalam hal edukasi, pelatihan / workshop, dan informasi terkini mengenai perkembangan industri keuangan. Ini membantu perusahaan dalam memperkuat aspek operasional maupun strategis.
Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat kepada pelaku usaha gadai berizin OJK tercermin dari peningkatan penyaluran pinjaman dari perusahaan pergadaian swasta di Sumatera Utara per Maret 2023 sebesar Rp44,84 miliar atau meningkat 36,61 persen yoy (Maret 2022: Rp32,83 miliar). Total aset juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp92,55 miliar atau meningkat 39,78 persen yoy (Maret 2022: Rp66,21 miliar).
Berikut adalah 15 perusahaan pergadaian swasta di Sumatera Utara yang telah mendapatkan izin dari OJK per Mei 2023:
1. PT Gadai Ogan Baru
2. PT Indonesia Gadai Oke
3. PT Gadai Senyum Sukacita
4. PT Graha Santika Gadai
5. PT Nimfa Gadai Sejahtera
6. PT Budi Gadai Indonesia
7. PT Mari Gadai Sejahtera
8. PT Dotri Gadai Jaya
9. PT Berkat Gadai Sumatera
10. PT Sentral Gadai Persada
11. PT Raja Gadai Indonesia
12. PT Rumah Gadai Nias
13. PT Gadai Mas Sumut
14. PT Perintis Pertama Gadai
15. PT Ceria Gadai Indonesia
Aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha gadai yang berada dalam pengawasan OJK. Perusahaan gadai berizin diwajibkan memiliki tata kelola yang baik, termasuk perlindungan konsumen. Dalam hal ini, OJK menerapkan strategi pengawasan melalui pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau yang dikenal sebagai Pengawasan Market Conduct.
“Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan product life cycle, mulai dari desain produk, penyediaan informasi, penawaran, penyusunan perjanjian, pelayanan kepada konsumen, hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa,” katanya.
Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan selaras, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PUJK serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.(NSH9)
