Oleh : Arisasta Sihite (Alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan 2018)
Apa pentingnya pengawasan dalam pemilu?
Pertanyaan inilah yang pertama kali penulis pikirkan saat pertama kali mengikuti perhelatan pesta demokrasi sebagai pemilih pemula di tahun 2009. Pertanyaan tersebut penulis yakini juga menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat. Secara singkat, “agar tercipta kompetisi yang sehat, penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, jujur dan adil sehingga dibutuhkan satu lembaga yang khusus”.
Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Undang-Undang Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.
Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.
Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.
Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial.
Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.
Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
Pemilu “Bersih” Jembatan Menuju Kedewasaan Berdemokrasi
Demokrasi telah memberi penghargaan sangat tinggi kepada rakyat Indonesia untuk mengambil peran dalam pembuatan kebijakan publik, dimana semua warga negara mempunyai hak dan nilai yang sama untuk memilih pemimpin agar negara dipimpin dengan baik. Dalam hal ini peran segenap stakeholder bangsa sangatlah dibutuhkan.
Merayakan Pesta Demokrasi haruslah dinikmati oleh seluruh elemen baik penyelenggara (KPU, Bawaslu), Peserta Pemilu dan masyarakat sebagai tuan rumah. Melambatnya kedewasaan berdemokrasi di Indonesia tidaklah terlapas masih maraknya para oknum pelaku demokrasi jahat, mereka yang menilai segala sesuatu diukur dengan uang saat pemilu.
Perilaku ini menjadi penghambat upaya-upaya lambaga pegawasan dalam membumikan partisipasi publik dala pengawasan hingga partisipasi pemilu. Badan Pengawas Pemilu sampai jajaran paling bawah haruslah mampu memposisikan diri sebagai agen terdepan dalam menjunjung asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menyentuh semua elemen sampai ke tatanan masyarakat. Memastikan bahwa para peserta pemilu menjadi mitra dalam pendidikan politik menuju pemilu bersih menolak politik uang.
Partai Politik sebagai peserta pemilu memiliki peran besar menentukan arah demokrasi bangsa, yaitu arah yang menuju demokrasi murni yang taerjaga nilai-nilai pancasilanya. Pemilu yang bersih akan mampu mendongkrak partisipasi publik mewujudkan demokrasi yang dewasa.
Partisipasi Publik
Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.
Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau kontestan pemilu yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untukmenentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.
Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat.
Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan.
Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.
Menyambut Pemilu 2024 yang akan datang, penulis merujuk pada salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu mendorong pegawasan partisipatif berbasis masyrakat sipil. Menarik partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tentu butuh proses yang tidak mudah terlebih dahulu harus ada sosialisasi hingga pentransferan pengetahuan pengawasan, membangunkan kesadaran masyarakat bahwa masyarakatlah sejatinya pemilik proses demokrasi.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ini menurut penulis bisa dengan berbagai metode. Langsung terjun ke masyarakat, membuka ruang-ruang sosialisasi seperti seminar, diskusi publik hingga membuka event-event kampanye kepengawasan. Terlebih di era teknologi saat ini, dengan turut memanfaatkan kemajuan teknologi, media sosial.
Ada pepatah Batak berbunyi, “Omputa naparjolo martungkot siala gundi. Napinukka ni ompputta naparjolo, ihuthonon ni naparpudi. Ramba naposo na so tubuan lata, hami akka naposo na so piga dope umboto hata”.
Penulis adalah aktif sebagai pelatih di HAPKIDO Humbang Hasundutan.
