Berkaitan dengan TKD melalui Surat dari Kementerian Keuangan pada tanggal 29 September, Sekda mengatakan bahwa Pemkab Simalungun baru mendapatkan Jumlah Besaran TKD sebesar Rp1,8 triliun, berkurang Rp 88,4 miliar lebih dari TKD tahun 2026 sebesar Rp 1,9 triliun, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2027.
Dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tanggal 10 November saat Paripurna, pagu Anggaran masih menggunakan Ranperda APBD 2027 sebelum penyesuaian TKD serta menyampaikan agar diadakan penyesuaian berhubung adanya dana TKD yang berkurang 88,4 miliar lebih.
“Disinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan bupati menanggapi adanya pengurangan TKD yang diterima oleh Pemkab Simalungun untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah di bahas tentang penyesuaian dimaksud,” jelasnya
Menjadi pertanyaan, kenapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian terkait adanya pengurangan TKD?. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Karena kesepakatan dirubah dengan kesepakatan. Itu yang kami sampaikan jadi tidak ada yang tidak tepat. Tapi mungkin waktu sudah mendesak juga berpacu lah untuk menyelesaikan pembahasan, tegas Sekda.
Sementara itu Kepala BPKPD, Simson Tambunan, bahwa penyampaian KUA PPAS dan Ranperda APBD 2027 sudah sesuai dengan jadwal tahapan. “Kita berharap dalam pembahasan R APBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya. (*)
