Toba, Armedo.co – Bupati Toba, Poltak Sitorus diminta untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kominfo, Sesmon Butarbutar.
Dimana, semenjak Sesmon Butarbutar menjabat Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, pihaknya dinilai kerap membuat kebijakan tidak terarah dengan mitra media, bahkan kebijakan tersebut dinilai bernuansa dipaksakan, yang membuat sejumlah awak media dan LSM menyoroti hal penyebabnya.
Salah satu kebijakan yang dinilai tidak terarah yakni “kegiatan konfrensi pers” pada acara Hari Jadi Kabupaten Toba pada bulan Maret 2023 baru-baru ini.
Padahal setiap kegiatan semacam ini biasanya tersampaikan secara menyeluruh kepada awak media melalui wadah Grup Whatsapp resmi Kominfo.
Sehingga “kegiatan konfrensi pers” pada acara Hari Jadi Kabupaten Toba tersebut perlu dipertanyakan legalitasnya, sebab menyangkut anggaran yang berpotensi terjadi mark up dan hal lainnya.
Ini perlu diusut tuntas, lanjut James Tambunan wartawan yang bertugas di kabupaten toba, yang saat itu turut meliput kegiatan Hari Jadi Kabupaten Toba namun tidak mendapatkan informasi adanya konfrensi pers di akhir rangkaian acara kegiatan.
Itu disampaikan James Tambunan, saat bincang-bincang dengan sejumlah awak media dan LSM, Jumat (19/5/2023).
Lebih lanjut, James menduga jangan jangan ada pihak yang memaksakan konfrensi pers tersebut yang diduga berkolaborasi dengan kadis Kominfo. Jadi hal ini sangat perlu ditindaklanjuti untuk mengetahui dasar apa diadakan kegiatan “konfrensi pers” tersebut tanpa diberitahukan secara resmi ke wartawan, cetus James kesal.
Disini, kita melihat ada kesan sekat dan pengkotakan dengan awak media lainnya. Sementara dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah wartawan namun tidak mengetahui adanya konfrensi pers, sehingga sebagian wartawan, termasuk saya sendiri beranjak pulang meninggalkan acara usai melakukan peliputan Hari Jadi Kabupaten Toba tersebut. Namun keesokan harinya kami kesal setelah mendapat informasi adanya konfrensi pers diakhir acara itu, imbuh James.
Terkait hal ini, Frits pegiat media lainnya menyatakan akan melakukan investigasi. Pihaknya tidak mentolerir sikap pimpinan OPD yang seperti ini.
Apalagi Bupati dan Wakil tidak pernah menginginkan hal seperti ini.
Tapi, bagaimana agar setiap program pembangunan Toba yang sudah terencana dan progres pencapaiannya, pastinya beliau menginginkan untuk disebarluaskan melalui pemberitaan rekan rekan wartawan ke masyarakat, sehingga mendapatkan masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat atas progres capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Toba dibawah kepemimpinan mereka, imbuh Fritz. (Aldy)