Siantar, Armedo.co – Pemerintah Kota (Pemko) Siantar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Operasi Pasar. Di hari pertama, Selasa (22/7/2025), Operasi Pasar digelar di dua titik, yakni Kantor Lurah Banjar Kecamatan Siantar Barat dan Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari.
Sedangkan di hari kedua, Rabu (23/07/2025) giliran Kantor Camat Siantar Martoba dan Kantor Camat Siantar Utara. Keesokan harinya, Kamis (24/07/2025) di Kantor Camat Siantar Selatan dan Kantor Camat Siantar Timur. Sedangkan hari terakhir, Jumat (25/07/2025) di Kantor Camat Siantar Marihat dan Kantor Camat Siantar Marimbun.
Dalam operasi pasar tersebut, tersedia beras SPHP dengan harga Rp50 ribu per karung kemasan isi 5 kilogram.
Sekretaris Lurah Banjar Rahmad yang ditemui di sela-sela operasi pasar di Kantor Lurah Banjar, Jalan Bola Kaki Siantar menyampaikan, masyarakat cukup antusias mengikuti operasi pasar. Terbukti dari target 200 karung beras, hingga pukul 11.00 WIB sebanyak 142 karung telah terjual.
“Sejak dibuka pukul 09.00 WIB sampai sekarang jam 11.00 WIB, telah terjual 142 karung beras,” sebutnya.
Diutarakannya, untuk masyarakat yang ingin membeli beras di pasar murah, cukup membawa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).
“Jika dia dari kecamatan lain, maka akan kita arahkan untuk menyesuaikan jadwal di kecamatannya,” tuturnya.
Ia menyampaikan, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tidak diperkenankan membeli beras di operasi pasar.
“Yang diutamakan adalah warga yang tidak menerima bantuan apapun,” katanya.
Dalam operasi pasar tersebut, masyarakat diimbau melakukan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Suyatno salah seorang warga Kelurahan Banjar mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Siantar Wesly Silalahi atas kebijakan operasi pasar tersebut. “Di tengah harga beras yang terus naik, kebijakan ini sangat membantu,” ujarnya.
Operasi pasar tersebut sebagai upaya intervensi terhadap harga beras yang terus naik di pasaran. Sedangkan transaksi, sebaiknya menggunakan QRIS. Selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Juga salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah dan merupakan indikator akses keuangan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). (**)
