Jakarta, Armedo.co – Pemerintah didesak mengambil langkah tegas untuk mempertahankan nasional dari tindakan separatis di Papua, ini karena terjadinya penembakan yang dilakukan oleh OPM (Organisasi Masyarakat Papua) yang menewaskan anggota TNI AD.
Insiden penembakan yang menewaskan Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/ Aradide, Letda Inf Oktavianus Sogalrey tersebut terjadi pada Kamis (11/4/2024) di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, ini menjadi insiden kesekian kalinya yang tidak saja menimbulkan korban jiwa. Namun juga melecehkan integritas kedaulatan negara, peristiwa ini patut menjadi titik tolak pendekatan baru terhadap diploma Papua.
Saya kira persoalannya kian mendesak, berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar melakukan redefinisi ketahanan nasional, utamanya menyikapi apa dan bagaimana menempatkan kelompok separatis bersenjata di Papua. Semakin didiamkan maka ancaman kedaulatan negara semakin pula dipertaruhkan.
Sementara di sisi lain, situasi geopolitil regional semakin dinamis, ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/4/2024) melansir detiknews.
Lebih lanjut disampaikan Politisi Senior Partai Demokrat Syarief Hasan, tragedi yang terkini di Papua adalah tamparan bagi keutuhan wilayah negara.
Kemudian, anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga menilai redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka adalah langkah yang sudah tepat. Perkara Papua tidak saja berdimensi keamanan belaka, namun langsung terhadap keutuhan nasional.
Baginya, dibutuhkan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras dalam memitigasi resiko yang telah akan muncul. Sinergi, bahkan substitusi penegakan kedaulatan bukan saja opsi, melainkan kebutuhan nyata.
Masih Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan pendekatan Papua, sudah mengedepan kan pendekatan lunak (dialog dan intelijen) dan pendekatan keras (OMSP) sekaligus.
Pada pasal 7 ayat 2 angka 1 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menegaskan peran TNI, yakni membasmi gerakan separatis bersenjata. Dengan eskalasi ancaman yang kian nyata dan tinggi, masa depan ketahanan tentu dipertahankan.
Mengubah nama KKB menjadi OPM lagi, kata Syarief Hasan, tugas TNI menjadi yang paling depan dalam membasmi OPM, tidak hanya membantu Polri.
Ini menjadi tantangan bagi pemerintah mendatang untuk persoalan Papua ini lebih holistik dan berani. Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya rakyat dan aparat pemerintah yang menjadi korban, ancaman disintegrasi bangsa, dan hancurnya NKRI, pungkas Syarief Hasan.(*)
